chatwithamelia.xyz - Ketua Umum PSSI Erick Thohir diinstruksikan untuk kembali menemui FIFA menyusul ancaman sanksi usai Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-2023.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pertemuan yang berlangsung di Istana Keprisidenan, Jumat (31/3/2023).
Erick Thohir menenemui Presiden untuk melaporkan hasil pertemuan dengan bos FIFA Ginni Infantino di Doha, Qatar, Rabu (29/3) kemarin, yang justru menghasilkan keputusan FIFA mencoret status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Baca Juga: 4 Mesin Gol Garuda Select saat Permalukan Tim Inggris, Nabil Asyura Tersubur
"Bapak Presiden menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA," kata Erick Thohir dalam keterangan pers di Kantor Presiden seperti dimuat Antara.
Disampaikan Erick Thohir, Jokowi tidak mau Indonesia dikucilkan dari peta sepak bola dunia lantaran batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Saat ini, FIFA memiliki total anggota 216 negara, termasuk di dalamnya Indonesia.
Baca Juga: Dirumorkan Hengkang usai Piala Dunia U-20 Batal, Shin Tae-yong Justru Bilang Begini
"Sehingga bisa diartikan bahwa Bapak Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia," ujar pria yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut.
Selain instruksi untuk tetap menjalin komunikasi agar Indonesia tetap menjadi keluarga FIFA, Erick Thohir mengaku juga diperintahkan Presiden untuk mempercepat perumusan cetak biru transformasi sepak bola Indonesia yang sebetulnya sudah menjadi arahan sejak dirinya baru dilantik menjadi Ketum PSSI 2023-2027.
Erick Thohir menekankan dirinya akan bekerja keras agar bisa memastikan transformasi sepak bola Indonesia betul-betul terjadi dan tidak hanya berakhir menjadi wacana semata.
Baca Juga: Punya Nama Besar, Berikut 4 Pelatih yang Jadi Korban Pemecatan pada Maret 2023
Dia juga akan berusaha untuk membuka negosiasi bersama FIFA demi menghindarkan PSSI kembali dijatuhi sanksi seperti pada 2015 silam lantaran adanya intervensi pemerintah.